Wawancara / Berita
Perppu Ormas

Pembubaran HTI Bentuk Kediktatoran dan Represif Rezim Saat ini

akurat logo
Dedi Ermansyah
Senin, 07 Agustus 2017 08:07 WIB
Share akurat gplus
 
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto
(AKURAT.CO/Handaru M Putra)

AKURAT.CO, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi kemasyarakatan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan semua pihak di tanah air. Oleh pemerintah, HTI dianggap sebagai ormas yang tidak berkomitmen terhadap empat konsensus kenegaraan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Selain itu, HTI juga dianggap sebagai ormas yang anti terhadap konsep negara demokrasi dan ingin mendirikan daulah (negara) Khilafah, negara berbasis syariah Islam.

Sehingga Perppu ormas nomor 2 tahun 2017 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menguatkan dugaan sebagai langkah pemerintah untuk membubarkan HTI.

HTI sendiri tidak bisa dilepaskan dari Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953.

Dalam sejarah kelahirannya, Organisasi ini adalah gerakan politik yang mengusung penegakan sistem khilafah al-Islamiyah yakni mengembalikan sistem hukum Islam. Gerakan Hizbut Tahrir awalnya sebagai sebuah partai politik di Palestina lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1980-an. Meski dilarang di beberapa negara, namun ormas tersebut berbadan hukum di Indonesia.

Berbicara HTI, maka tidak bisa dilepaskan dengan sosok Ismail Yusanto, yang terlibat dalam membesarkan HTI di Indonesia, saat ini dia menjabat sebagai Juru Bicara ormas tersebut.

Pria kelahiran Yogyakarta ini dikenal sebagai pribadi yang lugas dalam mensosialisasikan Visi dan misi dan agenda dari HTI. Ia bahkan menyerukan bersatunya umat islam untuk mengembalikan kehidupan islami dengan jalan menegakkan Khilafah Islamiyah.    

Berikut wawancara lengkap Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto dengan jurnalis AKURAT.CO, Dedi Ermansyah beberapa waktu lalu.

Apa benar HTI anti terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI?

Itu kan tuduhan, orang boleh saja menuduh. Makanya perlu ada pengadilan untuk pembelaan. Orang boleh saja menuduh tapi kan perlu dikonfirmasi. Tuduhan seperti ini sudah sering saya dengar.

Apa HTI anti terhadap konsep negara demokrasi?

Hizbut Tahrir itu menyampaikan ajaran Islam. Apapun nama aqidah Syariah Asyiyasah dan Khilafah itu ajaran Islam. Jadi Hizbut Tahrir menyampaikan dakwah. Karena itu, semestinya yang harus ditangkap HTI itu sebagai kegiatan dakwah.

HTI itu memberikan kritik terhadap demokrasi, bahkan sebelumnya ada banyak tokoh dunia yang menkritik Demokrasi. Jadi semestinya dianggap sebagai hal yang biasa.

HTI dituduh mendirikan negara Khilafah, apa itu benar?.

Demokrasi itu mengajarkan kedaulatan ditangan rakyat, kedaulatan di sini maknanya adalah siapa yang memiliki hak  dalam membuat hukum. Kalau dalam demokrasi hak itu dibuat oleh rakyat melalui wakil rakyat. Jadi yang menentukan benar salah, halal haram dan lain sebagainya itu wakil rakyat.

Nah, itu perlu diketahui bertentangan dengan ajaran Islam. Masalah halal haram itu hanya Allah SWT yang berhak menentukannya. Jadi kedaulatan seharusnya bukan berada ditangan rakyat tapi di tangan Allah.  Kalau kepemimpinan memang ditangan rakyat.

Makanya HTI itu membagi menjadi dua, yakni masalah kedaulatan dan masalah kepemimpinan atau kekuasaan. Kedaulatan di tangan syariah sementara kekuasaan berada di tangan sulthon atau pemimpin.

Masih relevankah sistem Khilaffah diterapkan di era kekinian?

Setiap ajaran Islam itu dalam keyakinan Hizbut Tahrir relevan. Pada saat itu dirasa tidak cocok mungkin dan banyak soal-soal lain yang dirasa tidak cocok. Kerudung itu pernah ditolak oleh rezim pada waktu itu, pada tahun 80-an dimana dianggap tidak cocok dan bertentangan dengan aturan  mereka. Yang memakai kerudung itu dipecat dari sekolah.

Itu ajaran Islam yang kemudian terus didakwahkan, apa yang terjadi  kerudung itu diterima bahkan diresmikan menjadi  seragam, SD, SMA, SMP. Itu satu contoh,  jadi Hizbut Tahrir posisi dakwah menyampaikan ajaran Islam. Persoalan cocok atau tidak Itu persoalan dinamika sosial dan politik.

Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau Ormas, Pendapat anda?

Kami menolak keras terbitnya Perppu itu, katena sesungguhnya tidak ada alasan yang bisa diterima diterbitkannya Perppu itu. Undang-undang 17 tahun 2013 Tentang Ormas adalah peraturan perundangan yang telah ditetapkan semestinya pemerintah menjadi pihak pertama dalam ketaatan kepada hukum bukan justru menghindari dan ketika merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah ormas lalu membuat peraturan baru.

Apa keberatan HTI terhadap Perppu no 2 tahun 2017 tersebut?

Secara substansial Perpu tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini pada era rezim diktator yang represif dan otoriter, diantaranya pertama dihilangkannya proses pengadilan, dalam mekanisme pembubaran Ormas dan tidak ada ruang untuk membela diri.

Pasal 61 membuka pintu kesewenang-wenangan karena pemerintah akan menindak secara sepihak, menilai, menuduh dan menindas ormas tanpa ada ruang bagi ormas itu untuk membela diri.

Kedua adanya pintu kesewenang-wenangan seperti larangan pada pasal 59 ayat 3 tentang penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UUD 1945. Pasal 59 ayat 4 berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas pihak lain.

Dibuka ruang untuk tafsir disana, tidak boleh menganut, mengajarkan dan mengamalkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.  Yang dimaksud dengan bertentangan dengan Pancasila itu apa, kalau sebelumnya yang dimaksud dengan bertentangan dengan Pancasila adalah Ateisme, Komunisme dan Leninisme, malah perppu ini semakin tidak jelas karena dibuka lagi  paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga adanya ketentuan pemidanaan terhadap anggota dan pengurus pada pasal 8 2A menunjukkan Perpu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili fikiran dan keyakinan seseorang yang selama ini justru ditolak.

Sekarang ini justru terjadi pengadilan terhadap keyakinan dan pikiran itu kan sering kita mendengar bahwa negara tidak boleh mengadili pikiran dan keyakinan seseorang. Tapi melalui perppu ini justru terjadi di dalam pasal 54 dikatakan bahwa seseorang yang menganut dan mengajarkan.

Apakah dari awal anda merasa Perppu ormas ini ditargetkan untuk membubarkan HTI?

Oh, iya kita sudah merasa. Memang secara khusus tidak disebutkan untuk HTI. Tapi secara politik memang sudah disebutkan juga kan oleh pemerintah ingin membubarkan HTI.

Status badan hukum dicabut dan HTI resmi dibubarkan, itu bagaimana selanjutnya?

Keputusan tersebut bentuk kesewenang-wenangan nyata. Perppu yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah digunakan untuk pencabutan status badan hukum ormas adalah merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada Ormas yang dinilai melanggar ketentuan tentang larangan setelah sebelumnya diberikan surat peringatan dan pemberhentian.

Hingga saat ini tidak jelas pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh HTI, karena tidak pernah ada surat peringatan itu, jadi dengan keputusan itu pemerintah telah nyata-nyata melanggar aturan yang baru dibuatnya sendiri.

Dengan ini publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif, anti Islam. Buktinya setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis bahkan diantaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang. Lalu melakukan pencekalan terhadap para dai,  pembubaran atau penghalangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat.

Langkah-langkah HTI setelah dibubarkan?

Kita akan melakukan perlawanan hukum dengan melakukan uji materi judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan perlawanan politik dengan mendorong DPR untuk menolak Perppu ini. Kami juga melakukan perlawanan publik bahwa Perppu ini berbahaya.

Kami menegaskan secara substansial tidak ada alasan  pembubaran Hizbut Tahrir, karena tidak mencuri uang rakyat, tidak korupsi dan tidak anarkis.

Seberapa yakin Gugatan anda diterima di MK?

 Ya, kita harus yakin.

Kalau HTI tetap dibubarkan, ada kemungkinan ganti nama?

Kita belum berpikir ke sana. Kita lihat nanti. Seperti apa situasinya.[]


Editor. Melly Kartika Adelia

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Adhie: KPK Harus Usut Dugaan Korupsi Ahok

Sabtu, 23 September 2017 14:24 WIB

Jangan sampai masyarakat turun ke jalan, baru KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi itu.


Pengadilan Internasional: Myanmar Bersalah Melakukan Genosida terhadap Rohingya

Sabtu, 23 September 2017 14:24 WIB

"Pengadilan memutuskan, Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap orang-orang Rohingya dan kelompok-kelompok Muslim di sana," kata PPT


Reuni dengan SkidRow, Jamrud Bakal bawakan 13 lagu di RIB 2017

Sabtu, 23 September 2017 14:20 WIB

Skidrow akan tampil di Rock In Borneo di Tenggarong, Kalimantan Timur.


5000 Senjata Ilegal Masuk ke Indonesia, Panglima TNI: Akan Kita Serbu

Sabtu, 23 September 2017 14:16 WIB

"Ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa"


Ivan Gunawan Minta Ayu Ting Ting Memanggilnya "Mas"

Sabtu, 23 September 2017 14:14 WIB

Ayu Ting Ting diminta panggil Ivan Gunawan dengan sebutan 'Mas'


Ribuan Orang Berebut Air Enceh Sultan Agung

Sabtu, 23 September 2017 14:12 WIB

Nguras Enceh di Kompleks Makam Raja-raja Mataram dibanjiri ribuan warga.


Pilgub Jatim, Baru Gus Ipul yang Lakukan Komunikasi Politik ke PKS

Sabtu, 23 September 2017 14:02 WIB

Apalagi, partainya memiliki regulasi penjaringan yang tak harus membuka mekanisme penjaringan bakal calon, tetapi cukup komunikasi politik.


Arsul: Anggaran Densus Tipikor Bakal Dibahas di Banggar

Sabtu, 23 September 2017 14:00 WIB

Komisi III DPR RI relah menyetujui anggaran tersebut.


Jamu Bhayangkara, Persib Tak Mau Imbang Lagi

Sabtu, 23 September 2017 13:59 WIB

Persib Bandung akan menjamu Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia pekan ke-25.


Info Wali Kota Cilegon Tidak Terjaring OTT, KPK Bungkam

Sabtu, 23 September 2017 13:54 WIB

KPK masih melakukan pemeriksaan intensif.


10 Pasang Pengantin Menikah di Atas Mobil Damkar

Sabtu, 23 September 2017 13:47 WIB

Nikah Bareng Pancasila Sakti ini diadakan terbuka untuk umum dan gratis fasilitas berkonsep 'wedding in nusantara'


Beli Saham Freeport Bisa Pakai Dana Abadi

Sabtu, 23 September 2017 13:39 WIB

Saya menyarankan agar pemda memakai dana abadi yang ada. Dana ini sudah dipersiapkan untuk menyerap saham Freeport


Preview: Duel Penguasa Lawan Orang Normal

Sabtu, 23 September 2017 13:38 WIB

Juventus akan menjamu Torino dalam lanjutan Serie A pekan keenam.


DPR: Jika Kita Lengah, Komunisme Bisa Bangkit, Waspadalah!

Sabtu, 23 September 2017 13:32 WIB

Menurut politisi Partai Gerindra itu, bisa bangkit atau tidaknya komunisme di Indonesia tergantung kepada situasi dan kondisi nasional.


Menteri LHK: Pencemaran Merkuri Ancaman Lingkungan dan Kesehatan

Sabtu, 23 September 2017 13:31 WIB

Bila dibiarkan, merkuri berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian