Wawancara / Berita
Ketua Mabith Haji Indonesia Ade Marfudin

Kelola Dana Haji, BPKH Bisa Belajar ke Aceh

akurat logo
Ainurrahman
Sabtu, 12 Agustus 2017 12:07 WIB
Share akurat gplus
 
Ketua Mabith Haji Indonesia Ade Marfudin
Ketua Mabith Haji Indonesia Ade Marfudin
(AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Saat ini, dana haji milik umat Islam yang ada direkening pemerintah jumlahnya mencapai Rp95 triliun. Dana yang sangat besar. Tak heran Presiden Joko Widodo kemudian memunculkan wacana untuk menggunakan dana haji untuk membangun infrastruktur. Wacana itu disampaikan Presiden saat melantik 14 Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pernyataan Presiden pun memantik pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah lewat Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) penggunaan dana haji yang diinvestasikan dibolehkan dengan sejumlah syarat. Di antaranya, investasi dana haji harus berbasis syariah dan berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Namun kalangan yang menolak, penggunaan dana haji tidak bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud oleh pemerintah perlu diperjelas. Karena infrastruktur yang dimaksud dalam undang-undang adalah infrastruktur yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Ibadah Haji (BPIH).

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tersebut pada pasal 26 dinyatakan dengan tegas bahwa untuk pengelola keuangan haji di dalam BPIH itu harus secara transparan dan akuntabel dan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi jamaah haji dan umat Islam.

Ade Marfudin, Ketua Ketua Mabith Haji Indonesia, bercerita banyak soal penggunaan dana haji Indonesia. Pada 2001 dirinya pergi ke Malaysia untuk mendalami Dana Tabungan Haji disana. Dia pun bermimpi, jika Indonesia bisa melakukan hal yang sama.

Dana Tabungan Haji di Malaysia itu digunakan untuk kepentingan jamaah haji. Di antaranya membangun pemondokan di Tanah Suci. "Pertimbangannya satu, itu kebutuhan pokok jamaah. Pemondokan itu kebutuhan pokok jamaah. Selama 35-40 hari kita di sana, memerlukan hotel, memerlukan hidup disana. Selama ini kita kontrak jangka pendek," kata Ade.

Berikut wawancara lengkap Akurat.co dengan Ketua Mabith Haji Indonesia Ade Marfudin beberapa waktu lalu.

Soal dana haji yang saat ini berpolemik, pandangan Anda?

Sejak 2001 saya buat lembaga namanya Rabithah. Itu sebagai bentuk keprihatinan atas pengelolaan haji di Indonesia. Makanya saya vokal bicara soal dana haji saat itu. Saya melihat pengelolaan dana haji saat itu rawan, karena pengawasannya lemah. Waktu itu saya ingin ada lembaga khusus seperti di Malaysia. Saya bermimpi seperti, sehingga waktu saya datang langsung ke Malaysia untuk mendalami pengelolaan dana haji di Malaysia.

Pengelolaan dana haji di Malaysia seperti apa?

Kita datang ke sana bagaimana pengelolaannya. Di Malaysia ada gedung yang khusus mengelola dana haji. Malaysia juga punya pemondokan khusus dekat dengan Masjidil Haram. Malaysian juga mendirikan rumah sakit di Makkah dan Madinah. Malaysian juga mengelola pengaturan pesawat khusus untuk jamaahnya.

Dan Indonesia, belum kesana. Masalah haji di Indonesia masih berkutat persoalan administratif. Padahal ada dana segar yang bisa digerakkan untuk kepentingan jamaah. Dan saat ini, kita lebih senang gunakan transaksi jangka pendek dibanding yang jangka panjang. Padahal pengelolaan dana haji berimbas pada pengurangan biaya pada jamaah. Di samping untuk peningkatan kualitas pelayanan pada jamaah.

Kita sudah punya lembaga khusus pengelola dana haji, pandangan Anda?

Ketika muncul BPKH ini, saya sangat menyambu baik. Jadi sudah ada paradigama baru pengelolaan dana haji. Ini akan dipisahkan ke lembaga khusus yang profeisonal, yang independen dibanding dikeloa kementerian non keuangan. Aturannya juga cukup ideal.

Tinggal inevestasi dimana? Nah ini yang pro kontra. Pro kontra bukan sebuah kejelekan tapi perhatian masyrakat agar orang yang dilantik di BPKH hati-hati mengelola dana ini. Ini dana umat bukan APBN.

Maka rencana strategis yang harus segera dilakukan BPKH adalah investasi lebih bersentuhan dengan keperluan jamaah haji. Yang itu bisa dirasakan jamaah haji. Misalnya ketika menempati pondokan, katakan 'ini adalah dana Anda yang kemarin ada investasinya.'

Dulu orang Aceh berangkat haji punya tanah dan bangunan yang sekranga masih dinikmati. Malah orang Aceh dari Makkah dapat pesangon. Karena hotelnya masih berdiri megah. Dia dapat uang gratis dan saat pulang dapat uang saku. Ini luas biasa. Kenapa tidak belajar dari situ.

Sebaiknya dana haji yang besar diinvestasikan kemana?

Dana haji yang akan terkumpul akan makin besar. Apalagi muncul kepercayaan yang baik kepada BPKH, maka dana haji akan makin banyak terkumpul. Perkairaan bisa sampai Rp200 triliun. Nah salah satu invetasi yang bersntuhan dengan haji adalah pemondokan. Pemondokan itu bisa jadi pengurangan biaya karena hampir 44 persen khusus pemondokan.

Belum lagi pesawat. Pesawat menjadi bagian yang sangat penting. Ini sebuah inntrumen untuk investasi. Menurut saya dua itu aja sudah cukup.

Dari situ kepercayaan muncul, pemondokan milik jamaah, pesawatnya juga muncul logo di samping garuda. Baru setelah itu investasi yang diharapkan pemerintah, seperti tol, bandara dan lainnya. Jadi harus ada rencana yang matang. []


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Reuni dengan SkidRow, Jamrud Bakal bawakan 13 lagu di RIB 2017

Sabtu, 23 September 2017 14:20 WIB

Skidrow akan tampil di Rock In Borneo di Tenggarong, Kalimantan Timur.


5000 Senjata Ilegal Masuk ke Indonesia, Panglima TNI: Akan Kita Serbu

Sabtu, 23 September 2017 14:16 WIB

"Ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa"


Ivan Gunawan Minta Ayu Ting Ting Memanggilnya "Mas"

Sabtu, 23 September 2017 14:14 WIB

Ayu Ting Ting diminta panggil Ivan Gunawan dengan sebutan 'Mas'


Ribuan Orang Berebut Air Enceh Sultan Agung

Sabtu, 23 September 2017 14:12 WIB

Nguras Enceh di Kompleks Makam Raja-raja Mataram dibanjiri ribuan warga.


Pilgub Jatim, Baru Gus Ipul yang Lakukan Komunikasi Politik ke PKS

Sabtu, 23 September 2017 14:02 WIB

Apalagi, partainya memiliki regulasi penjaringan yang tak harus membuka mekanisme penjaringan bakal calon, tetapi cukup komunikasi politik.


Arsul: Anggaran Densus Tipikor Bakal Dibahas di Banggar

Sabtu, 23 September 2017 14:00 WIB

Komisi III DPR RI relah menyetujui anggaran tersebut.


Jamu Bhayangkara, Persib Tak Mau Imbang Lagi

Sabtu, 23 September 2017 13:59 WIB

Persib Bandung akan menjamu Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia pekan ke-25.


Info Wali Kota Cilegon Tidak Terjaring OTT, KPK Bungkam

Sabtu, 23 September 2017 13:54 WIB

KPK masih melakukan pemeriksaan intensif.


10 Pasang Pengantin Menikah di Atas Mobil Damkar

Sabtu, 23 September 2017 13:47 WIB

Nikah Bareng Pancasila Sakti ini diadakan terbuka untuk umum dan gratis fasilitas berkonsep 'wedding in nusantara'


Beli Saham Freeport Bisa Pakai Dana Abadi

Sabtu, 23 September 2017 13:39 WIB

Saya menyarankan agar pemda memakai dana abadi yang ada. Dana ini sudah dipersiapkan untuk menyerap saham Freeport


Preview: Duel Penguasa Lawan Orang Normal

Sabtu, 23 September 2017 13:38 WIB

Juventus akan menjamu Torino dalam lanjutan Serie A pekan keenam.


DPR: Jika Kita Lengah, Komunisme Bisa Bangkit, Waspadalah!

Sabtu, 23 September 2017 13:32 WIB

Menurut politisi Partai Gerindra itu, bisa bangkit atau tidaknya komunisme di Indonesia tergantung kepada situasi dan kondisi nasional.


Menteri LHK: Pencemaran Merkuri Ancaman Lingkungan dan Kesehatan

Sabtu, 23 September 2017 13:31 WIB

Bila dibiarkan, merkuri berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian


Lembah Harau Jadi Wisata Favorit di Sumatera Barat

Sabtu, 23 September 2017 13:28 WIB

Lembah Harau kini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Sumatera Barat.


Juara Umum ASEAN Para Games, Menpora: Alhamdulilah

Sabtu, 23 September 2017 13:21 WIB

Indonesia mengklaim sebagai juara umum setelah mereka suskes mengumpulkan 117 medali emas.