Wawancara / Berita

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

akurat logo
Herman Syahara
Jumat, 16 Maret 2018 17:30 WIB
Share akurat gplus
 
Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia Ariani Soekanwo
Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia Ariani Soekanwo
(AKURAT.CO/Herman Syahara)

AKURAT.CO. Kritis, lugas, dan tegas. Inilah kesan yang menonjol setelah berbincang dengan Dra. Hj. Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia. Meskipun menyandang tunanetra, namun keterbatasan fisik lulusan Universitas Gajah Mada itu seolah menjadi “bahan bakar” yang memantik semangatnya untuk terus memperjuangkan hak-hak disabilitas tunanetra, tuna rungu, tuna wicara, kelumpuhan, serta cacat tubuh lainnya.

Perjuangannya dimulai pada 1966 dengan mendirikan Pertuni (Perhimpunan Tunanetra Indonesia) yang visinya menjadi organisasi yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif, di mana tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan.

Tak hanya itu. Merasakan banyaknya diskriminasi terhadap disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya pada Pilrpes dan Pilkada, bersama timnya dia menggagas berdirinya Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Indonesia yang terus menerus memberikan masukan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memperhatikan kebutuhan disabilitas dalam hal aksesibilitas dan kebutuhan lainnya. Berikut petikan wawancara AKURAT.CO dengan Ariani Soekanwo, Kamis (15/3) di Jakarta.

Mulai kapan Anda merintis program dengan KPU ini?

Mulai tahun 2004. Tapi secara inklusif dimulai pada Pilpres 2014. Sampai hari ini kami tetap menjaga dan memelihara hubungan dengan KPU. Agar hak-hak kaum disabilitas tetap terjamin. Kami juga sekarang sedang merintis agar partai-partai itu membuka akses kepada penyandang diabilitas. Karena semua penyandang disabilitas mempunyai hak dipilih, memilih, dan menjadi penyelenggara pemilu.


Sekarang belum ada ya penyandang disabilitas yang menjadi kepala daerah?

Ada, seorang gubernur di Kalimantan Timur yang sekarang menderita stroke. Beliau menjalankan tugasnya dengan menggunakan kursi roda. Namun waktu terpilih sebagai gubernur masih sehat.

Bagaimana kepedulian pemerintah kepada para penyandang disabilitas?

Kami masih berjuang. Karena semua harus diperjuangkan dan difahamkan. Pemerintah kita belum memiliki perspektif disabilitas. Perspektinya masih kepada nondisablitas. Karena sebenarnya kebutuhan kami sama dengan orang normal. Butuh makan, butuh pendidikan, butuh pekerjaan, dan kebutuhan lain seperti nondisabilitas. Kami sehat. Karena kalau sakit pasti dirawat di rumah sakit atau di rumah.

Ada kesalahan persepsi pada pemerintah. Bahwa nasib para disabilitas seharusnya tidak boleh ditentukan atau dinilai berdasarkan sehat jasmani dan rohani, tetapi nasib disabilitas ditentukan oleh kemampuan jasmani dan rohani. Persepsi ini inilah yang menjadi hambatan bagi para disabilitas untuk dicalonkan sebagai calon legislatif, calon kepala daerah baik itu bupati, walikota, maupun gubernur. Dan juga menjadi hambatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Contohnya?

Contohnya, ada seorang ibu bernama Rahmita, seorang penyandang disabilitas tuli tapi mampu menjadi dosen di Universitas Mercu Buana, bergelar S-2 arsitek, dan sekarang sedang studi S-3 lagi di ITB Bandung. Tetapi semua kemampuan ini tidak mendapat pengakuan dari universitas tempatnya bekerja dengan surat keputusan kepada yang bersangkutan sebagai dosen. Alasannya karena dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal dia mampu secara jasmani dan rohani. Inilah contoh persepsi yang keliru kepada disabilitas.

Namun KPU sudah menyadari kekeliruannya dan kami bersama-sama akan merevisi kesalahan itu. Jika direvisi kata “sehat” jasmani dan rohani menjadi “mampu” jasmani dan rohani, ini akan membuka peluang luas bagi disabilitas mendapat pengakuan haknya dialam ketenaga-kerjaan, pendidikan, dan hak politiknya.

Sudah berapa lama Anda berjuang untuk hak-hak disabilitas?

Kalau secara hak-hak dan kesejahteraan telah kami telah melakukannya sejak kami mendirikan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) pada 1966. Tetapi secara jelas memperjuangkan hak-hak kami sebagai warga negara baru dimulai sejak lahirnya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention of Right) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU tentang Penyandang Disabilitas.

Sekarang kami sukses memperjuangkan regulasi untuk pemenuhan hak-hak disabilitas yang diundangkan pada 15 April 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, untuk implementasinya, diperlukan adanya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sesuai amanah UU sebanyak 15 PP, dua Perpres, dan satu Permen.


Bagaimana perkembangannya?


Draftnya yang sudah selesai baru untuk Perpres tentang Komisi i Nasional tentang Disabilitas. Sedangkan yang dalam proses adalah Permensos tentang Penerbitan Perpu tentang Penyandang Disabilitas. Yang mangrak dan sedang kita perjuangan adalah tujuh RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos ini. Karena, contohnya seperti soal aksesibilitas, itu sudah diatur dalam Permen tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan, tetapi masih belum bisa terlaksana dengan baik. Masih jauh panggang dari api.


Kami pernah bertanya kepada Kementerian PU, kenapa sudah ada peraturannya tapi kok tidak terlaksana. Padahal PP-nya pun sudah direvisi tiga kali, yaitu pada tahun 1998, lalu 2006, dan direvisi lagi tahun 2017. Tapi tetap saja tidak ada implementasinya. Pihak Kementerian PU hanya menjawab, bahwa sebagai pihak yang berada di tingkat pusat mereka tidak bisa berbuat banyak karena pelaksanannya ada di daerah sesuai dengan otonomi daerah. Kalau hal ini sudah menjadi PP, tentu akan berlaku bagi seluruh provinsi. Daerah tidak bisa menolak karena PP itu ditandatangani oleh Presiden.

Apa permintaan Anda kepada pemerintah?

Kami dari penyandang disabilitas mendesak agar tujuh RPP itu segera diselesaikan. Deadlinenya, sesuai amanah undang-undang itu adalah dua taun setelah diundangkan. Berarti, kalau RUU-nya diundangkan pada 15 April 2016, maka pada 15 April 2018 ini kami minta pemerintah harus sudah bisa mengesahkan 7 RPP, 2 Perpres, dan 1 Permensos.

Sebetulnya tidak ada alasan semua produk peraturan itu lamban direalisasikan karena kami dari Pokja Penyandang disabilitas yaitu Koalisi Nasional Implementasi UU Penyandang Disabilitas, sudah memberikan draft versi masyarakat kepada pemerintah sehingga tinggal diakomodasi saja.

Spirit Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini memang diturunkan oleh Convention on The Right Abilites, sehingga redaksionalnya ada yang berbunyi “negara wajib” “negara harus”, “negara dilarang”. Redaksi itu sesuai pesan dari CRVD. Amanah global bahwa seluruh negara-negara di dunia harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didiskriminasi.

Berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia?

Sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebenarnya juga tugas negara untuk mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Nyatanya sekarang semua kementeriaan memiliki data yang berbeda sehingga tidak valid.

Harusnya kementerian apa yang yang bertanggung jawab soal data ini?

Harusnya menjadi tanggung jawab BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Sosial. Namun alasan mereka adalah selalu mengatakan anggarannya mahal. Mereka malah selalu bertanya data jumlah penyandang disabilitas kepada kami organisasi penyandang disabilitas. Lah kami tidak punya data dan tak punya dana untuk mengerjakan itu.

Jadi kemana mengacunya angka jumlah penyandang disabilitas?

Kami mengacunya ke angka yang diajukan WHO bahwa jumlah penyandang disabilitas sebesar 15 persen dari jumlah penduduk negara-negara berkembang. Kalau Indonesia menggunakan angka 10 persen saja dari jumlah penduduknya yang 250 juta, maka jumlahnya 25 juta orang.

Semua kenyataan ini membuat kami penyandang disabilitas ini cukup menderita dan merasa didiskriminasi sehingga membatasi kemajuan dan gerak langkah kami. Banyak penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan, hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran, kesulitan bertransportasi, kesulitan shopping, dan banyak kesulitan lain.

Apa persiapan untuk Pilkada serentak 2018 ini?

Bersama KPU kami sudah menjalin kerja sama dalam bimbingan teknis untuk 171 wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Kami telah melakukan pemutahiran data penyandang disabilitas pemilik hak suara, dan mendesain alat bantu coblos yang dapat digunakan para penyandang tunanetra. Di daerah kami juga sudah melakukan sosialisasi agar para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti. []


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Pencuri 43 Unit Motor di Kendari Diringkus Polisi

Selasa, 22 Mei 2018 01:30 WIB

Pelaku yang berinisial "Swr" (43), dalam menjalankan aksinya selalu sendiri dan tidak melibatkan orang lain.


Berupaya Masukan Sabu ke LP, Kernet Mobil di Aceh Diamankan Polisi

Selasa, 22 Mei 2018 01:20 WIB

"Yang bersangkutan ditangkap setelah adanya laporan dari pihak petugas Lapas,"


Ruth Bader Ginsburg Hampir Menjadi Anggota X-Force Deadpool

Selasa, 22 Mei 2018 01:05 WIB

Seseorang mungkin ada memperhatikan ketika Deadpool sedang membalik-balik foto kandidat.


Dikritik, Tarawih Akbar di Monas Dipindahkan ke Masjid Istiqlal

Selasa, 22 Mei 2018 01:00 WIB

"Jadi kita mendengar apa yang disampaikan para ulama dan kita dalam urusan ibadah, urusan agama merujuk kepada para ulama,"


Ajang Penelitian di Malaysia, Tim SMA Matauli Pandan Raih Prestasi

Selasa, 22 Mei 2018 00:56 WIB

SMA Negeri 1 mengirimkan 13 tim peserta dengan jumlah siswa sebanyak 73 orang


Melawan, Penyelundup Sabu Kemasan Teh Cina Tewas Didor Polisi

Selasa, 22 Mei 2018 00:30 WIB

"Pada saat pengembangan tersangka Fatah mencoba melawan petugas, dilumpuhkan dengan tembakan,"


Jari 98 Dukung Faisal Assegaf Laporkan Politisi PKS ke Polda Metro Jaya

Selasa, 22 Mei 2018 00:20 WIB

"Itu langkah yang tepat dan patut kita dukung dengan keberanian saudara Faizal Assegaf,"


Madagaskar Muncul Sebagai Hotspot Baru Hiu Paus

Selasa, 22 Mei 2018 00:05 WIB

Hiu paus yang terancam punah ditemukan dalam jumlah besar.


Polisi Pastikan Ledakan di Gili Genting Karena Korsleting Listrik

Selasa, 22 Mei 2018 00:00 WIB

"Penyebabnya korsleting listrik, percikannya kena 'bondet' (bom ikan), sitaan polsek,"


PB HMI MPO Minta Tindakan Represif Oknum Polisi Terhadap Kader HMI Jakarta Diusut Tuntas

Senin, 21 Mei 2018 23:59 WIB

"Sesungguhnya Kepolisian tidak saja telah mengesampingkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, tetapi juga telah melanggar Protap Kapolri"


Amien Rais Nilai Poros Ketiga di Pilpres 2019 Mustahil Terbentuk, Karena Hanya Ada Jokowi dan Prabowo

Senin, 21 Mei 2018 23:55 WIB

Berdasarkan analisa poros ketiga itu mustahil. Kemungkinan ada dua kan rematch, jadi nanti pak Jokowi mencari cawapres yang nendang.


Hector Cuper, Kembalinya Mr Runner-Up

Senin, 21 Mei 2018 23:50 WIB

"Tantangan untuk mencapai Piala Dunia adalah tekanan terberat yang pernah saya hadapi," kata Hector Cuper.


Pidato 20 Tahun Reformasi, Zulkifli Hasan Singgung Daftar 200 Mubaligh yang Dikeluarkan Kemenag

Senin, 21 Mei 2018 23:28 WIB

Kemarin, baru-baru, Menteri Agama mengeluarkan rekomendasi 200 ustad. Ngawur itu. Blunder besar.


Bom Sitaan Meledak di Polsek Gili Genting Surabaya

Senin, 21 Mei 2018 23:23 WIB

"Memang ledakan di Polsek Gili Genting disebabkan oleh bom. Akan tetapi, itu bukan serangan dari kelompok teroris,"


Ketum PB HMI MPO Sebut Tindakan Polisi Terhadap Kadernya Benar-benar Keterlaluan

Senin, 21 Mei 2018 23:05 WIB

"Saya mengutuk dan menyayangkan tindakan respon aparat kepolisiam yang berlebihan"