Wawancara / Berita
Profil Pejabat Tinggi Negara

Mohammad Saleh: Saya Dukung Pak OSO Pimpin DPD RI

akurat logo
Melly Kartika Adelia
Rabu, 10 Mei 2017 18:44 WIB
Share akurat gplus
 
Ketua DPD Periode 2016-2017, Mohammad Saleh.
Ketua DPD Periode 2016-2017, Mohammad Saleh.
(Akurat.co/ Sopian)

AKURAT.CO, Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) beralih dari Irman Gusman menjadi Mohammad Saleh. Kepemimpinannya hanya menghabiskan masa jabatan Irman hingga 6 bulan.

Saleh, panggilan akrabnya, dulu dikenal sebagai pekerja profesional di sebuah perusahaan di Jakarta selama kurang lebih 10 tahun. Pada 2002, ia juga sempat membangun usaha bersama dengan teman-temannya. 

Karir politiknya dimulai pada pemilihan legislatif tahun 2014. Saleh saat itu masih enggan bergabung dengan partai politik, keinginannya hanya membantu menyampaikan aspirasi masyarakat melalui anggota dewan. Pada 2012, ia mulai memutuskan untuk maju menjadi anggota DPD RI, berkampanye, lalu terpilih menjadi anggota DPD urutan keempat sebagai perwakilan dari wilayah Barat, yaitu Bengkulu.

Dilantik pada Oktober 2014, ternyata kinerja Saleh mulai dilirik oleh kerabatnya di DPD. Ia lalu diminta untuk memimpin Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) hingga hari ini.

Lalu bagaimana kiprah politik Saleh selanjutnya? Berikut petikan wawancara khusus Tim Akurat.co dengan Muhammad Saleh di ruang kerjanya di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/5) kemarin.

Bagaimana Anda bisa terpilih menjadi Ketua DPD menggantikan Irman Gusman?

“Terbuka peluang bagi semua anggota wilayah barat untuk menggantikan pak Irman. Waktu itu saya diajak beberapa teman, diminta beberapa teman untuk ikut dalam bursa pemilihan pimpinan di wilayah barat, karena pak Irman berasal dari wilayah barat. Waktu itu ada 11 orang kandidat dari wilayah barat. Saya satu di antara itu. Prosesnya, saya membangun kekuatan di antara teman-teman. Alhamdulillah saya terpilih masuk ke dalam unsur pimpinan di wilayah barat. Seingat saya waktu itu suaranya 59 kalo gak salah. Setelah unsur pimpinan di wilayah barat, berkompetisi lagi untuk menduduki ketua. Nah, karena wilayah tengah dan timur ini sudah ada unsur pimpinannya, maka kami bertiga berkompetisi.

Sebetulnya pada waktu itu saya menawarkan kepada dua pimpinan itu, Pak Farouk (Farouk Muhammad) dan Bu Hemas (Gusti Kanjeng Ratu Hemas) untuk bermusyawarah. Saya sebenarnya menyerahkan kepada mereka, silahkan tentukan siapa yang mau menjadi ketua. Ternyata musyawarah itu tidak terjadi pemufakatan, akhirnya voting. Waktu voting itu saya menang. Waktu itu suara saya 61, bu Hemas 31, pak Farouk 23. Tapi pada waktu itu masih ada kontroversi, karena pak Irman mengajukan gugatan Pra Peradilan, tapi DPD secara politis tetap melaksanakan pemilihan, kemudian proses pemilihan itu sudah Maghrib. Harusnya hari itu dilantik, tapi ternyata MA (Mahkamah Agung) tidak datang untuk melantik karena MA tidak tahu siapa yang mau dilantik. Akhirnya, keesokan harinya MA datang melantik, dan resmilah tanggal 12 Oktober 2016, maka resmilah saya menjabat sebagai ketua DPD. Prosesnya begitu singkat.”

Lalu apa saja yang sudah Anda lakukan selama 6 bulan menjabat sebagai Ketua DPD?

“Ya memang dalam waktu yang sangat singkat itu baru ada beberapa hal, memang utamanya kita memperjuangkan penguatan DPD ini melalui Amandemen. Dan kita sudah mengumpulkan semua dukungan dan tanda tangan dari semua anggota. Itu kita sudah lakukan. Kemudian kita juga sudah bertemu dengan pimpinan MPR waktu itu, kemudian juga bertemu dengan beberapa ketua Partai, membahas dan membicarakan soal penguatan DPD ini. Pada prinsipnya waktu itu, hampir semua yang kita temui mendukung penguatan DPD ini. Kemudian saya melanjutkan, memperjuangkan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai penguatan DPD, yang seharusnya itu sudah harus dijalankan, karena berdasarkan keputusan MK itu ada beberapa poin yang dimenangkan DPD, artinya diakomodir dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, bersama teman-teman, saya juga mengajukan soal pembahasan RUU, mengajukan soal kemandirian. Itu poin-poin yang dimenangkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dan itu tidak sepenuhnya terakomodir. Lalu saya bersama dua pimpinan yang lain melakukan konsultasi dengan MK, mengenai bagaimana mengaplikasikan keputusan MK ini, Karena kan keputusan MK ini final dan mengikat. Tapi kok tidak dilaksanakan, akhirnya terjadi kesepakatan akan dilakukan rapat konsultasi antar lembaga antar lembaga. Antara DPD, DPR, Presiden, dan MK. Kami sudah melayangkan surat itu yang intinya itu, DPD minta semua putusan MK itu dimasukan ke dalam Undang-undang MD3. Nah itu sudah satu tahap kami lakukan, dan kami sudah serahkan, kemudian kirim surat kepada DPR, MK, maupun kepada Presiden. Belum dapat tanggapan-tanggapan yang serius. Kemudian, waktunya sangat singkat, ada revisi Undang-undang MD3, yang sekarang sedang di godok. Waktu itu kita diminta, dari DPD mengirimkan tim-nya. Kami sudah kirimkan itu semua. Sudah sampai ke DPR dan sekarang kelihatannya sedang dalam proses. Karena ini kan balik sedang bekerja menggodok materi perubahan MD3 itu. Jadi, perjuangannya baru sampai di sana. Perjuangannya pimpinan yang baru, sehingga ini terakomodir, dan mudah-mudahan, dan harapan seluruh anggota DPD, bahwa ini bisa berhasil, penguatan DPD ini masuk ke dalam undang-undang MD3 itu.”

Apa kendalanya selama 6 bulan itu?

“Sebenarnya tidak begitu banyak. Saya menjabat banyak menyelesaikan proses-proses hukum di internal. Gugatan-gugatan, judicial review. Kemudian waktu itu ada gugatan pak Irman, BK (Badan Kehormatan). JR (Judicial Review) aja ada dua. JR tatib nomor satu 2016 dan nomor satu 2017. Waktu itu ada gugatan Pak Irman ke BK, ya itu semua sudah selesai. Secara politis sih memang hambatan terbesar itu memang tidak mudah untuk memasukan putusan MK itu di dalam undang-undang MD3, ini kan butuh kebesaran political will dari kawan-kawan kita di DPR, juga di DPD sendiri.”

Menurut pantauan Akurat.co, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa waktu lalu melakukan pemilihan kepemimpinan yang jelas menyorot mata masyarakat. DPD bahkan sempat menyuguhkan tontonan kericuhan di Sidang Paripurna, hingga akhirnya terpilih tiga pimpinan baru DPD pada Selasa (4/4/2017) dini hari. Oesman Sapta Odang (Oso) terpilih sebagai Ketua DPD, dengan dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

Soal kisruh pergantian kepemimpinan DPD itu, apa yang terjadi sebenarnya?

“Ya, ini kan soal jabatan pimpinan dua setengah tahun dan lima tahun. Kan dari dulu ributnya soal itu. Saya berdiri pada posisi secara politis, bahwa jabatan dua setengah tahun itu sudah disahkan dalam Sidang Paripurna. Sudah diterima oleh Sidang Paripurna. Bahkan tidak melalui voting, itu secara musyawarah. Saya sampaikan kepada pak Farouk dan ibu Hemas, apakah kita mau voting atau kita sepakati bahwa dua setengah tahun ini adalah opsi kita. Mereka menyepakati ini. Akhirnya kita ketok palu. Berlakulah dua setengah tahun itu. konsekuensi dua setengah tahun itu, akhir Maret itu, tanggal 21, konsekuensinya masa jabatan saya menurut SK yaitu berakhir pada tanggal 31 Maret. Tapi karena itu jatuhnya pada hari Sabtu, maka diperpanjanglah jabatan itu tiga hari. Dan itu keputusan Sidang Paripurna.

Nah, waktu itu juga sudah di musyawarahkan, sudah disepakati, tanggal 3 April itu pemilihan pimpinan. Tinggal panitia musyawarah, yang bagian pengkajian menata bagaimana teknis pemilihan. Itu tanggal 21, tanggal 29 keluarlah keputusan MA (Mahkamah Agung) itu. Kemudian juga keputusan MA itu, ada cacatnya. Saya mau membenarkan nggak bisa, mau menyalahkan juga nggak bisa. Posisi saya sangat sulit.”

Tapi Anda ada di kubu mana?

“Kalau lah misalnya kemarin tidak ada keputusan MA itu, saya akan ikut di dalam paketnya Pak Oso (Oesman Sapta Odang). Tapi dengan adanya putusan MA itu, akhirnya saya tidak ikut paket pak Oso, saya tidak ikut yang sebelahnya. Saya tidak ikut dalam pemilihan aja sudah. Saya keluar dari situ, biarlah ini proses semua berjalan. Secara politis memang sebenarnya (jabatan saya) sudah selesai.

Karena ada putusan yang kontroversial menurut pandangan kawan-kawan. Jadi saya, kalau ditanya ke saya, ya saya mengakui kepemimpinan pak Oso. Karena patokan saya simpel aja, karena sudah dilantik dan MA yang membuat keputusan atas judicial review itu, mau melantik dengan catatan merubah dulu tata tertib, dari dua setengah tahun kembali ke 5 tahun, dan proses itu secara politis sudah dijalankan.” 

Banyak media menyebut, putusan ini tidak quorum, bagaimana?

“Bukannya saya membela kelompoknya pak Oso, tapi saya melihat proses sidang itu kan bukan ditutup tapi sidang itu diskors. Skors itu boleh 1x24 jam. yang memimpin pak Fatwa sama ibu Riri. Dia memimpin setelah jam 12 lewat malam, dan itu memang berakhir semua masa jabatan pimpinan, ya jadi secara hukumnya sih, harus yang paling tua dan yang paling muda.

Tiap proses itu berjalan, kemudian secara politis DPD menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan perubahan tata tertib, setelah perubahan tata tertib selesai, dilakukanlah pemilihan ulang. Dan ternyata pemilihan itu tidak melalui voting tapi secara aklamasi. Dan saya kira, dari sisi hukumnya, menurut kacamata saya, clear lah.

Clear karena sudah merombak tata tertib yang krusial yang putusan MA itu adalah dia tidak mau masa jabatan itu dua setengah tahun, dan tata tertibnya diubah dulu. Perubahan itu pada saat sidang skors dibuka lalu dibilang quorum karena kita mesti mengambil daftar kehadiran pada awal Sidang Paripurna itu dilaksanakan dan itu quorum. Nah, mungkin krusialnya itu di situ, yang akhirnya menjadi debatable.”

Jadi Anda jelas mendukung kepemimpinan pak Oso?

“Saya mesti mengambil sikap politik saya. Saya mendukung pak Oso. Itu saya hadir pada saat pelantikan. Ketika ditanya di saya ya, simpel aja. Karena MA juga melantik, berarti yang sah ya yang ini. Jadi secara hukum, itu secara politik juga sudah berjalan. Karena MA datang melantik. Ya, menurut saya secara hukum sah, secara politik sah. Jadi ya simpel saja, mendukung sekarang kepemimpinan pak Oso.”

Lalu apa rencana penguatan DPD ke depannya?

“Saya lihat yang dilakukan sekarang, perjuangan kelembagaan ini, yang dipimpin pak Oso ini sekarang lagi memperjuangkan keputusan MK itu masuk ke dalam undang-undang MD3. Sedang proses, mudah-mudahan ini berhasil.

Kalau ditanya ke saya, ya saya berharap saudara-saudara kita yang ada di DPR sana juga memahami ini ya karena lembaga ini harus juga punya peran. Toh ini juga kan untuk membantu parlemen juga. Memberikan sumbangsih pemikiran, berperan dalam proses pembuatan undang-undang yang ujung-ujungnya juga untuk kepentingan bangsa. DPD juga tidak mimpi memiliki power seperti kawan-kawan kita di DPR, tapi paling tidak hal-hal yang menyangkut kedaerahan, ya DPD di berikan peran yang cukup.”

Harapan Anda untuk Revisi Undang-undang MD3 selanjutnya?

“Ya saya kira, inilah momen yang pas. Karena memang sedang ada ruang untuk melakukan revisi undang-undang MD3 ini, ya kita doakan saja. Ini semua sedang dalam proses. Saya baca berita terakhir, semua fraksi di DPR setuju untuk memasukan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam undang-undang MD3, tapi finalnya saya belum tahu. Tapi ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Ya sayang lah lembaga tinggi ini kalau perannya tidak ada. Kenapa juga dibikin?”

Untuk pemilihan DPD berikutnya, masih mau mencalonkan?

“Kalau saya sih, jabatan itu penting. Tapi pengabdian lebih penting. Mengabdi itu tidak mesti ada jabatan. Kalau personal saya berpikiran seperti itu.”

Jadi ketua berikutnya setelah Pak Oso mungkin?

“Saya kalau jadi pimpinan juga, waktunya jadi terbatas. Kan kita ke daerah menjadi berkurang karena banyak persoalan yang mesti diselesaikan, banyak seremonialnya. Mesti ngikutin Presiden, waktu ke keluarga jadi berkurang, anak saya suka protes.”[]


Editor. Sunardi Panjaitan

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Revolusi Strategi dan Taktik Perang Berubah Karena Teknologi

Minggu, 19 November 2017 15:22 WIB

Kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan diyakini mampu memicu perang baru di masa depan.


Polrestabes Surabaya Ringkus Komplotan Begal saat Melakukan Aksinya di Suramadu

Minggu, 19 November 2017 15:22 WIB

Komplotan ini biasa beraksi beranggotakan 5 hingga 10 orang dan mengincar pengendara sepeda motor dari golongan anak remaja


Luis Milla Telat 8 Menit untuk Bertemu Media

Minggu, 19 November 2017 15:21 WIB

Tim besutannya kembali menelan hasil mengecewakan.


Wali Kota Rai Mantra Ajak PRABU Berkontribusi dalam Pembangunan

Minggu, 19 November 2017 15:20 WIB

Paiketan Rantauan Buleleng (PRABU) Catur Muka menggelar berbagai kegiatan sosial hingga sarasehan di Kota Denpasar


Masyarakat Bali Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Minggu, 19 November 2017 15:16 WIB

Program pemutihan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor di Bali akan berlangsung hingga Desember 2017 mendatang.


Pakai Gaun Pernikahan, Pemain FTV Ini Mirip Nagita Slavina

Minggu, 19 November 2017 15:06 WIB

Fitri Ayu mirip Nagita Slavina, benarkah?


Sore Ini, Kahiyang-Bobby Lakukan Prosesi Haroan Boru

Minggu, 19 November 2017 15:00 WIB

Prosesi Haroan Boru akan berlangsung selama dua jam.


YLKI Minta Polda Sumut Telusuri Kuliner Berbahan Biji Ganja

Minggu, 19 November 2017 15:00 WIB

Demi keamanan dan kenyamanan konsumen


Golkar DIY Minta Setya Novanto Fokus Hadapi Kasus Hukumnya

Minggu, 19 November 2017 14:59 WIB

Jangan sampai pohon beringin kita tumbang gara-gara ada dahan yang kena hama


Preview: Juventus Menjajal Keangkeran Markas Sampdoria

Minggu, 19 November 2017 14:56 WIB

Sampdoria belum terkalahkan ketika tampil sebagai tuan rumah.


Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Nila 2017

Minggu, 19 November 2017 14:52 WIB

Demi menekan peredaran narkoba di daerah Bekasi


Banyak Menelan Korban, Pemkab Gianyar Lakukan Eliminasi terhadap Anjing Liar

Minggu, 19 November 2017 14:39 WIB

Demi menekan tingginya kasus gigitan yang disebabkan oleh anjing liar


Sinyal Golkar Semakin Kuat Dukung Munafri di Pilwalkot Makassar

Minggu, 19 November 2017 14:36 WIB

Sinyal DPD Partai Golkar Makassar untuk mengusung CEO PSM, Munafri Arifuddin menjadi Bakal Calon Wali Kota Makasar semakin menguat.