Wawancara / Berita
Perppu Ormas

Pembubaran HTI Bentuk Kediktatoran dan Represif Rezim Saat ini

akurat logo
Dedi Ermansyah
Senin, 07 Agustus 2017 08:07 WIB
Share akurat gplus
 
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto
(AKURAT.CO/Handaru M Putra)

AKURAT.CO, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi kemasyarakatan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan semua pihak di tanah air. Oleh pemerintah, HTI dianggap sebagai ormas yang tidak berkomitmen terhadap empat konsensus kenegaraan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Selain itu, HTI juga dianggap sebagai ormas yang anti terhadap konsep negara demokrasi dan ingin mendirikan daulah (negara) Khilafah, negara berbasis syariah Islam.

Sehingga Perppu ormas nomor 2 tahun 2017 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menguatkan dugaan sebagai langkah pemerintah untuk membubarkan HTI.

HTI sendiri tidak bisa dilepaskan dari Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953.

Dalam sejarah kelahirannya, Organisasi ini adalah gerakan politik yang mengusung penegakan sistem khilafah al-Islamiyah yakni mengembalikan sistem hukum Islam. Gerakan Hizbut Tahrir awalnya sebagai sebuah partai politik di Palestina lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1980-an. Meski dilarang di beberapa negara, namun ormas tersebut berbadan hukum di Indonesia.

Berbicara HTI, maka tidak bisa dilepaskan dengan sosok Ismail Yusanto, yang terlibat dalam membesarkan HTI di Indonesia, saat ini dia menjabat sebagai Juru Bicara ormas tersebut.

Pria kelahiran Yogyakarta ini dikenal sebagai pribadi yang lugas dalam mensosialisasikan Visi dan misi dan agenda dari HTI. Ia bahkan menyerukan bersatunya umat islam untuk mengembalikan kehidupan islami dengan jalan menegakkan Khilafah Islamiyah.    

Berikut wawancara lengkap Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto dengan jurnalis AKURAT.CO, Dedi Ermansyah beberapa waktu lalu.

Apa benar HTI anti terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI?

Itu kan tuduhan, orang boleh saja menuduh. Makanya perlu ada pengadilan untuk pembelaan. Orang boleh saja menuduh tapi kan perlu dikonfirmasi. Tuduhan seperti ini sudah sering saya dengar.

Apa HTI anti terhadap konsep negara demokrasi?

Hizbut Tahrir itu menyampaikan ajaran Islam. Apapun nama aqidah Syariah Asyiyasah dan Khilafah itu ajaran Islam. Jadi Hizbut Tahrir menyampaikan dakwah. Karena itu, semestinya yang harus ditangkap HTI itu sebagai kegiatan dakwah.

HTI itu memberikan kritik terhadap demokrasi, bahkan sebelumnya ada banyak tokoh dunia yang menkritik Demokrasi. Jadi semestinya dianggap sebagai hal yang biasa.

HTI dituduh mendirikan negara Khilafah, apa itu benar?.

Demokrasi itu mengajarkan kedaulatan ditangan rakyat, kedaulatan di sini maknanya adalah siapa yang memiliki hak  dalam membuat hukum. Kalau dalam demokrasi hak itu dibuat oleh rakyat melalui wakil rakyat. Jadi yang menentukan benar salah, halal haram dan lain sebagainya itu wakil rakyat.

Nah, itu perlu diketahui bertentangan dengan ajaran Islam. Masalah halal haram itu hanya Allah SWT yang berhak menentukannya. Jadi kedaulatan seharusnya bukan berada ditangan rakyat tapi di tangan Allah.  Kalau kepemimpinan memang ditangan rakyat.

Makanya HTI itu membagi menjadi dua, yakni masalah kedaulatan dan masalah kepemimpinan atau kekuasaan. Kedaulatan di tangan syariah sementara kekuasaan berada di tangan sulthon atau pemimpin.

Masih relevankah sistem Khilaffah diterapkan di era kekinian?

Setiap ajaran Islam itu dalam keyakinan Hizbut Tahrir relevan. Pada saat itu dirasa tidak cocok mungkin dan banyak soal-soal lain yang dirasa tidak cocok. Kerudung itu pernah ditolak oleh rezim pada waktu itu, pada tahun 80-an dimana dianggap tidak cocok dan bertentangan dengan aturan  mereka. Yang memakai kerudung itu dipecat dari sekolah.

Itu ajaran Islam yang kemudian terus didakwahkan, apa yang terjadi  kerudung itu diterima bahkan diresmikan menjadi  seragam, SD, SMA, SMP. Itu satu contoh,  jadi Hizbut Tahrir posisi dakwah menyampaikan ajaran Islam. Persoalan cocok atau tidak Itu persoalan dinamika sosial dan politik.

Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau Ormas, Pendapat anda?

Kami menolak keras terbitnya Perppu itu, katena sesungguhnya tidak ada alasan yang bisa diterima diterbitkannya Perppu itu. Undang-undang 17 tahun 2013 Tentang Ormas adalah peraturan perundangan yang telah ditetapkan semestinya pemerintah menjadi pihak pertama dalam ketaatan kepada hukum bukan justru menghindari dan ketika merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah ormas lalu membuat peraturan baru.

Apa keberatan HTI terhadap Perppu no 2 tahun 2017 tersebut?

Secara substansial Perpu tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini pada era rezim diktator yang represif dan otoriter, diantaranya pertama dihilangkannya proses pengadilan, dalam mekanisme pembubaran Ormas dan tidak ada ruang untuk membela diri.

Pasal 61 membuka pintu kesewenang-wenangan karena pemerintah akan menindak secara sepihak, menilai, menuduh dan menindas ormas tanpa ada ruang bagi ormas itu untuk membela diri.

Kedua adanya pintu kesewenang-wenangan seperti larangan pada pasal 59 ayat 3 tentang penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UUD 1945. Pasal 59 ayat 4 berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas pihak lain.

Dibuka ruang untuk tafsir disana, tidak boleh menganut, mengajarkan dan mengamalkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.  Yang dimaksud dengan bertentangan dengan Pancasila itu apa, kalau sebelumnya yang dimaksud dengan bertentangan dengan Pancasila adalah Ateisme, Komunisme dan Leninisme, malah perppu ini semakin tidak jelas karena dibuka lagi  paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga adanya ketentuan pemidanaan terhadap anggota dan pengurus pada pasal 8 2A menunjukkan Perpu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili fikiran dan keyakinan seseorang yang selama ini justru ditolak.

Sekarang ini justru terjadi pengadilan terhadap keyakinan dan pikiran itu kan sering kita mendengar bahwa negara tidak boleh mengadili pikiran dan keyakinan seseorang. Tapi melalui perppu ini justru terjadi di dalam pasal 54 dikatakan bahwa seseorang yang menganut dan mengajarkan.

Apakah dari awal anda merasa Perppu ormas ini ditargetkan untuk membubarkan HTI?

Oh, iya kita sudah merasa. Memang secara khusus tidak disebutkan untuk HTI. Tapi secara politik memang sudah disebutkan juga kan oleh pemerintah ingin membubarkan HTI.

Status badan hukum dicabut dan HTI resmi dibubarkan, itu bagaimana selanjutnya?

Keputusan tersebut bentuk kesewenang-wenangan nyata. Perppu yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah digunakan untuk pencabutan status badan hukum ormas adalah merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada Ormas yang dinilai melanggar ketentuan tentang larangan setelah sebelumnya diberikan surat peringatan dan pemberhentian.

Hingga saat ini tidak jelas pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh HTI, karena tidak pernah ada surat peringatan itu, jadi dengan keputusan itu pemerintah telah nyata-nyata melanggar aturan yang baru dibuatnya sendiri.

Dengan ini publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif, anti Islam. Buktinya setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis bahkan diantaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang. Lalu melakukan pencekalan terhadap para dai,  pembubaran atau penghalangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat.

Langkah-langkah HTI setelah dibubarkan?

Kita akan melakukan perlawanan hukum dengan melakukan uji materi judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan perlawanan politik dengan mendorong DPR untuk menolak Perppu ini. Kami juga melakukan perlawanan publik bahwa Perppu ini berbahaya.

Kami menegaskan secara substansial tidak ada alasan  pembubaran Hizbut Tahrir, karena tidak mencuri uang rakyat, tidak korupsi dan tidak anarkis.

Seberapa yakin Gugatan anda diterima di MK?

 Ya, kita harus yakin.

Kalau HTI tetap dibubarkan, ada kemungkinan ganti nama?

Kita belum berpikir ke sana. Kita lihat nanti. Seperti apa situasinya.[]


Editor. Melly Kartika Adelia

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Revolusi Strategi dan Taktik Perang Berubah Karena Teknologi

Minggu, 19 November 2017 15:22 WIB

Kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan diyakini mampu memicu perang baru di masa depan.


Polrestabes Surabaya Ringkus Komplotan Begal saat Melakukan Aksinya di Suramadu

Minggu, 19 November 2017 15:22 WIB

Komplotan ini biasa beraksi beranggotakan 5 hingga 10 orang dan mengincar pengendara sepeda motor dari golongan anak remaja


Luis Milla Telat 8 Menit untuk Bertemu Media

Minggu, 19 November 2017 15:21 WIB

Tim besutannya kembali menelan hasil mengecewakan.


Wali Kota Rai Mantra Ajak PRABU Berkontribusi dalam Pembangunan

Minggu, 19 November 2017 15:20 WIB

Paiketan Rantauan Buleleng (PRABU) Catur Muka menggelar berbagai kegiatan sosial hingga sarasehan di Kota Denpasar


Masyarakat Bali Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Minggu, 19 November 2017 15:16 WIB

Program pemutihan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor di Bali akan berlangsung hingga Desember 2017 mendatang.


Pakai Gaun Pernikahan, Pemain FTV Ini Mirip Nagita Slavina

Minggu, 19 November 2017 15:06 WIB

Fitri Ayu mirip Nagita Slavina, benarkah?


Sore Ini, Kahiyang-Bobby Lakukan Prosesi Haroan Boru

Minggu, 19 November 2017 15:00 WIB

Prosesi Haroan Boru akan berlangsung selama dua jam.


YLKI Minta Polda Sumut Telusuri Kuliner Berbahan Biji Ganja

Minggu, 19 November 2017 15:00 WIB

Demi keamanan dan kenyamanan konsumen


Golkar DIY Minta Setya Novanto Fokus Hadapi Kasus Hukumnya

Minggu, 19 November 2017 14:59 WIB

Jangan sampai pohon beringin kita tumbang gara-gara ada dahan yang kena hama


Preview: Juventus Menjajal Keangkeran Markas Sampdoria

Minggu, 19 November 2017 14:56 WIB

Sampdoria belum terkalahkan ketika tampil sebagai tuan rumah.


Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Nila 2017

Minggu, 19 November 2017 14:52 WIB

Demi menekan peredaran narkoba di daerah Bekasi


Banyak Menelan Korban, Pemkab Gianyar Lakukan Eliminasi terhadap Anjing Liar

Minggu, 19 November 2017 14:39 WIB

Demi menekan tingginya kasus gigitan yang disebabkan oleh anjing liar


Sinyal Golkar Semakin Kuat Dukung Munafri di Pilwalkot Makassar

Minggu, 19 November 2017 14:36 WIB

Sinyal DPD Partai Golkar Makassar untuk mengusung CEO PSM, Munafri Arifuddin menjadi Bakal Calon Wali Kota Makasar semakin menguat.



Politisi PDI Perjuangan Minta Presiden Jokowi Kirim Surat Usulan Pengganti Jenderal Gatot

Minggu, 19 November 2017 14:35 WIB

Pergantian Panglima harus dilakukan segera