Wawancara / Berita

Romahurmuziy dan Politik yang Sudah Mendarah Daging

akurat logo
Melly Kartika Adelia
Jumat, 08 September 2017 05:12 WIB
Share akurat gplus
 
Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy saat ditemui di Gorontalo, Senin (5/9).
Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy saat ditemui di Gorontalo, Senin (5/9).
(AKURAT.CO/Melly Kartika Adelia)

AKURAT.CO, Muchammad Romahurmuziy dinilai sebagai seorang politikus muda yang sukses dalam karir politiknya. Bagaimana tidak, pria kelahiran Sleman, Yogyakarta, 10 September 1974 ini tengah menjabat sebagai orang nomor satu di salah satu partai besar Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pria yang akrab disapa Romi ini memulai debutnya sebagai ketua umum partai berlambang Ka'bah itu pada saat dirinya baru berusia 41 tahun, tepatnya pada tahun 2015 lalu versi munas Surabaya untuk periode kepemimpinan tahun 2015 sampai 2019 nanti.

Kegemilangan karir politiknya ternyata memang tak diragukan lagi. Semua terungkap dalam wawancara tim AKURAT.CO dengan Romi saat ditemui di sela-sela kunjungannya di Gorontalo beberapa saat lalu.

Bagaimana anda memulai karir politik? 

Saya lahir memang dari keluarga politik. Jadi, saya ikut kampanye PPP dari tahun 1982, Ibu saya pada waktu itu ketua DPW PPP Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan satu-satunya Ketua Wilayah yang perempuan, sama Pak Naro pada waktu itu, dan sebelumnya lagi, kakek saya adalah menteri agama dari partai NU (Nahdlatul Ulama). Jadi memang kita sudah bergerak di lingkungan partai politik sejak kakek, bahkan kakek buyut. Buyut saya pendiri Partai NU tahun 1952. Jadi memang turun-temurun kita keluarga politik.

Kakak saya pun yang di partai politik dan DPR, sempat 2 orang pada waktu itu. Jadi karena dibesarkan di lingkungan politik, maka ya ibarat kata 'air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga', nggak bisa kita pergi dari dunia politik.

Pengakuan Romi ini memang bukan tanpa dasar. Bagaimana tidak, ayahnya, M Tolchah Mansoer Guru Besar Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sedangkan ibunya, Umroh Machfudzoh adalah pendiri IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU), Ketua DPW PPP DIY 1985-1995, dan Ketua Umum PP Wanita Persatuan 1993-1998. Anggota Komisi XI DPR RI ini juga merupakan cucu dari Menteri agama ketujuh KH M. Wahib Wahab.

Kok bisa tertarik juga terjun di dunia politik?

Pada awalnya saya sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik. Karena ketika itu banyak mendengar omongan miring soal dunia perpolitikan. Waktu itu saya sempat berpikir untuk saya murni jadi pengusaha saja.

Lalu, siapakah yang sesungguhnya yang mendorong Anda untuk akhirnya masuk dunia politik?

Setelah lulus, toh akhirnya tahun 2003 ditarik juga oleh pak Suryadharma Ali, pada waktu itu menjadi pengurus Departemen di DPP. Kemudian 2007, saya diminta menjadi Wakil Sekjen oleh Pak Surya di Muktamar Ancol. Kemudian 2011 menjadi Sekjen. Nah setelah itu, yang terakhir kemarin diminta menjadi Ketua Umum oleh rekan-rekan semuanya.

Setelah berkecimpung, bagaimana penilaian Anda atas dunia perpolitikan Indonesia?

Kalau saya melihat karena di Republik kita politik adalah panglima, sebenarnya di semua negara politik adalah panglima, jadi di dalam sebuah pemerintahan itu ada kalanya ekonomi adalah panglima, ada kalanya politik adalah panglima. Ekonomi akan menjadi panglima manakala sebuah negara itu sedang mencapai tingkat ekonomi tertentu yang cukup tinggi penghasilannya. Sementara di Indonesia hari ini tingkat pendapatan per kapita kita baru 3.500-an dolar. Sehingga kalau kita kemudian berhitung dengan angka penghasilan per kapitanya segitu, politik adalah panglima, sehingga dia yang akan menentukan hitam-putihnya negeri ini.

Sejauh yang udah dijalani. Adakah perbedaan antara dunia politik yang dulu dengan sekarang?

Ada. Saya melihat politik hari ini semakin transaksionalis. Dulu politik sangat ideologis. Dulu masyarakat berduyung-duyung bisa ikut kampanye PPP sejak tahun 1982. Waktu itu beberapa juru kampanye nasional PPP sangat-sangat diminati oleh masyarakat.

Kita melihat waktu itu, kalau masyarakat atau masa datang di satu kampanye, yang ditunggu dan didengar memang adalah pidato dari juru-juru kampanye.

Sementara hari ini kalau masyarakat atau masa datang di satu kampanye yang ditunggu adalah penyanyi dangdutnya.

Jadi ada pergeseran politik kita dari sesuatu yang bersifat sangat ideologis, menjadi sesuatu yang bersifat entertaiment atau hiburan.

Mungkin itu konsekuesi zaman, tetapi juga itu penurunan kualitas. Karena ketika seorang juru kampanye menyampaikan pandangan-pandangan, itu merupakan pendidikan politik, ketika hal itu tidak menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masa, sesungguhanya terjadi penurunan kualitas pendidikan politik.

Hal yang terjadi seperti acara tadi malam (saat pidato di depan kader PPP di Gorontalo). Masyarakat khusyuk mendengarkan pidato saya misalnya. Itu kan memang mereka hanya kader. Dulu yang seperti itu masa, masa yang lebih banyak lagi.

Pada kampanye-kampanye hari ini, masa pada saat kampanye-kampanye yang paling ditunggu siapa artisnya. Dulu ada food gather, tapi food gather dulu itu tidak selalu artis. Food gather dulu itu bisa ulama besar, kyai, ustad, singa-singa podium. Ada istilah dulu, singa podium. Dulu PPP punya seperti Ibu Aisyah Amini, kemudian Kyai Haji Samsuri Badawi.

Selain itu, apa lagi yang membuat beda dalam politik dulu dengan sekarang, soal Juru Kampanye?

Ya juru kampanye, dulu penetapan seseorang menjadi Jurkamnas (juru kampanye nasional), itu mempertimbangkan kemampuan orasinya. Dulu kita punya banyak orator-orator sehingga singa-singa podium yang hari ini tidak ada. Politisi hari ini lebih banyak orang-orang yang punya kemampuan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang punya kemampuan orasi.

Dulu mereka punya kemampuan lebih dan punya kemampuan orasi, pengetahuan tentang partai politik, tentang perjuangan paripurna. Mungkin karena nilai-nilai kejuangan masih sangat tinggi.

Bagaimana posisi PPP dalam pemerintahan, jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya?

Dulu PPP adalah partai politik yang berada di luar pemerintahan selalu diletakan menjadi oposisi dan berseberangan dengan pemerintahan di zaman orde baru, karena itu semangat kejuangannya menyala-nyala. Hari ini kita dengan politik di era reformasi, setiap daerah kabupaten kota maupun provinsi atau pusat, itu situasinya bisa berganti-ganti. Ada kalanya kita bukan dari dalam pemerintahan.

Katakanlah misalnya kita menjadi pengendali di kabupaten Jepara DPC kita dulu sampai hari ini juga menjadi bupati. Ketua DPC kita Kota Tasikmalaya juga Walikota. Ketua DPC kita kabupaten Tasik juga menjadi Bupati, kita puas dulu dan banyak Kabupaten. Itu kita menjadi pengendali penuh, kita adalah pemerintah.

Tetapi di provinsi tertentu seperti katakanlah di sini (Gorontalo), kita bukan pengusung Pak Rusli Habibie, kita berada di luar pemerintah, jadi situasi yang berganti-ganti ini kemudian menjadikan fokus dari politik branding sebuah partai politik, bukan hanya PPP, itu menyulitkan kader-kader, dan juru-juru kampanyenya menyampaikan posisi.

Dulu seragam. Di seluruh tingkatan pemerintahan kita oposan. Dulu tidak ada istilah PPP boleh menjadi bupati walikota. Jadi kepala desa pun dulu nggak boleh. Saking oposisinya, saking otoritariannya rezim orde baru pada waktu itu di bawah Soeharto. Saking mereka meletakan semua non golkar menjadi oposan, sehingga kita menjadi kepala desa pun, kalo ketahuan tidak lolos, tidak boleh ikut pemilihan apa-apa lagi. Maka dulu di era orde baru kalau kita kampanye itu ada bahasa "jangan ikut kepala desa". "Jangan ikut lurahnya, jangan ikut lurahnya". Karena memang dulu seluruh kepala desa adalah motor dari kekuatan politik yang berkuasa saat itu Golkar. Begitu.

Kembali ke zaman sekarang. Tahun 2018 nanti, lebih dari seratus daerah, baik itu tingkat satu maupun tingkat dua akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Meski ada pergeseran nilai-nilai politik di masyarakat. Romi nampaknya tak mau menyerah. Dia sepertinya akan mempersiapkan jajaran partainya baik dari pusat, hingga ke daerah untuk menjadikan calon kepala daerah yang diusung partainya menang.

Bagaimana strategi menghadapi Pilkada 2018?

171 Pilkada di mana 17 provinsi ada di sana tentu menjadikan konsentrasi kita berlebih, karena kita posisinya ingin agar dari 17 provinsi itu, ke tujuh belas-tujuh belasnya bisa kita menangkan. Kemudian dari kabupaten dan kota kita targetkan ada 54 bisa diisi kader sendiri dari Partai Persatuan Pembangunan dan kita berkeinginan agar kita bisa berpartisipasi secara maksimal, menambal rendahnya kinerja pencapaian kemenangan pilkada PPP pada pilkada 2015 dan 2017 yang relatif pada saat itu masih dibayangi konflik di internal PPP.

Setelah konflik dualisme kepemimpinan sudah tak ada lagi, bagaimana dengan strategi pencapaian PPP dalam Pilkada?

Karena hari ini sudah tidak ada lagi (konflik dualisme kepemimpinan), tentu kita berharap dan berkeyakinan kinerja pencapaian pilkada kita jauh lebih tinggi. Untuk itu DPP melakukan pengamatan secara seksama terhadap seluruh bakal calon dengan memonitornya melalui survei. survei-survei opini publik di tiap kabupaten kota dan provinsi menjadi patokan yang utama, di dalam kita menentukan siapa yang akan kita usung.

Selain itu? Bagaimana syarat tokoh yang akan diusung oleh PPP?

Tentu syarat utama bakal calon yang bisa kita usung adalah, pertama, dia harus memiliki cukup integritas, karena setelah reformasi ini lebih 200 kepala daerah tersangkut persoalan hukum, setelah pilkada langsung 2005. Sehingga kita tidak ingin mereka adalah orang-orang yang memiliki track record yang bermasalah secara hukum, sehingga integritasnya menjadi yang pertama.

Yang kedua adalah kapasitas, karena kita ingin kekuasaan yang dipegang oleh seorang putra putri terbaik bangsa itu efektif dan efisien di dalam meningkatkan kesejahteraan warga, karena kalau dia bukan orang yang punya cukup kapastitas, bukan orang pinter ibaratnya, dia bisa 'keblinger', bisa 'melenceng' ke sana kemari, karena keterbatasan kemampuannya.

Jadi jumlah 1 triliun di setiap kabupaten belum tentu hasilnya sama karena tergantung kepala daerahnya, kemampuan mengalokasikan, dan kemampuan mengelola pelaksanaan pembangunan yang besarnya sama-sama 1 triliun. Itu lah kenapa satu daerah dengan yang lain di Indonesia, ada di kenal yang maju, ada di kenal biasa, ada dikenal yang mundur, karena memang kemampuan kepala daerahnya juga berbeda-beda.

Kemudian yang ketiga adalah aksestabilitas. Boleh jadi dia punya integritas, bersih diri, bersih lingkungan, bisa jadi dia yang pintar, akademisinya ternama, banyak karya ilmiahnya, bahkan mungkin seorang yang hebat dalam perencanaan kota, tetapi dia gak bisa diterima siapa-siapa karena kelakuannya. Nah, ini menjadi persoalan, para pemangku kepentingan harus bisa menerima dia karena salah satu keberhasilan pengelolaan daerah adalah komunikasi politik dan komunikasi publik yang baik.

Yang keempat adalah elektabilitas, karena kita berhadapan dengan pemilihan langsung, dia bisa diterima semua orang tapi dia gak terkenal, begitu. Ini juga menjadi persoalan.

Sehingga apapun judulnya kita mendasarkan diri kepada empat tas tadi, 1 integritas, 2 kapasitas, 3 aksetabilitas, 4 elektabilitas.

Pemilihan Presiden tahun 2019, PPP sudah menyatakan diri untuk mendukung Joko Widodo kembali maju. Lalu, kapan giliran Anda ikut nyapres?

Saya tidak ingin berbicara Capres apalagi diri saya sendiri karena pekerjaan rumah terbesar hari ini bagi Partai Persatuan Pembangunan adalah mengembalikan kursi  PPP yang pernah dipunyai pada awal Pemilu reformasi.

Dulu PPP adalah partai yang mendapatkan posisi 3 besar sejak beridiri, sampai dengan Pemuli 2004, tahun 99 ketika peserta pemilu ada 48 kursi, tahun 2004 ketika peserta pemilu 28 kursi, kita berada pada posisi tiga besar, dan saat itu kita di DPR RI masih punya 58 kursi.

Hari ini, setelah dua pemilu kursi kita hanya dikisaran 38 kursi dan sekarang 39 kursi, maka pekerjaan dan obsesi saya sebagai ketua umum partai politik hari ini adalah mengembalikan kebesaran PPP pada posisi tiga besar pemenang pemilu dan mengambil kembali kursi yang pernah kami punyai yang dulu pernah kita capai 58 kursi.

Karena itu saya belum sama sekali punya pikiran tentang presiden dan wakil presiden. Biarlah kita sukseskan dulu, perolahan kursi PPP ini kembali pada posisi yang semestinya dan kita kawal pemerintahan pak Jokowi untuk merealisasikan program-programnya.[]


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Revolusi Strategi dan Taktik Perang Berubah Karena Teknologi

Minggu, 19 November 2017 15:22 WIB

Kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan diyakini mampu memicu perang baru di masa depan.


Polrestabes Surabaya Ringkus Komplotan Begal saat Melakukan Aksinya di Suramadu

Minggu, 19 November 2017 15:22 WIB

Komplotan ini biasa beraksi beranggotakan 5 hingga 10 orang dan mengincar pengendara sepeda motor dari golongan anak remaja


Luis Milla Telat 8 Menit untuk Bertemu Media

Minggu, 19 November 2017 15:21 WIB

Tim besutannya kembali menelan hasil mengecewakan.


Wali Kota Rai Mantra Ajak PRABU Berkontribusi dalam Pembangunan

Minggu, 19 November 2017 15:20 WIB

Paiketan Rantauan Buleleng (PRABU) Catur Muka menggelar berbagai kegiatan sosial hingga sarasehan di Kota Denpasar


Masyarakat Bali Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Minggu, 19 November 2017 15:16 WIB

Program pemutihan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor di Bali akan berlangsung hingga Desember 2017 mendatang.


Pakai Gaun Pernikahan, Pemain FTV Ini Mirip Nagita Slavina

Minggu, 19 November 2017 15:06 WIB

Fitri Ayu mirip Nagita Slavina, benarkah?


Sore Ini, Kahiyang-Bobby Lakukan Prosesi Haroan Boru

Minggu, 19 November 2017 15:00 WIB

Prosesi Haroan Boru akan berlangsung selama dua jam.


YLKI Minta Polda Sumut Telusuri Kuliner Berbahan Biji Ganja

Minggu, 19 November 2017 15:00 WIB

Demi keamanan dan kenyamanan konsumen


Golkar DIY Minta Setya Novanto Fokus Hadapi Kasus Hukumnya

Minggu, 19 November 2017 14:59 WIB

Jangan sampai pohon beringin kita tumbang gara-gara ada dahan yang kena hama


Preview: Juventus Menjajal Keangkeran Markas Sampdoria

Minggu, 19 November 2017 14:56 WIB

Sampdoria belum terkalahkan ketika tampil sebagai tuan rumah.


Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Nila 2017

Minggu, 19 November 2017 14:52 WIB

Demi menekan peredaran narkoba di daerah Bekasi


Banyak Menelan Korban, Pemkab Gianyar Lakukan Eliminasi terhadap Anjing Liar

Minggu, 19 November 2017 14:39 WIB

Demi menekan tingginya kasus gigitan yang disebabkan oleh anjing liar


Sinyal Golkar Semakin Kuat Dukung Munafri di Pilwalkot Makassar

Minggu, 19 November 2017 14:36 WIB

Sinyal DPD Partai Golkar Makassar untuk mengusung CEO PSM, Munafri Arifuddin menjadi Bakal Calon Wali Kota Makasar semakin menguat.